rtp slot gacor link slot gacor slot jp1131 link slot gacor situs slot slot1131 link slot gacor hari ini 12 game slot paling gacor slot gacor scatter hitam slot gacor bet 200 slot zeus petir gacor
rtp slot gacor link slot gacor slot jp1131 link slot gacor situs slot slot1131 link slot gacor hari ini 12 game slot paling gacor slot gacor scatter hitam slot gacor bet 200 slot zeus petir gacor
rtp slot gacor link slot gacor slot jp1131 link slot gacor situs slot slot1131 link slot gacor hari ini 12 game slot paling gacor slot gacor scatter hitam slot gacor bet 200 slot zeus petir gacor
Beranda - Buku - Problematika Hukum dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama
By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Cover of Problematika Hukum dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama
Pages: 76
ISBN: 978-602-465-487-0
DOI: 16 x 25 cm
Year: 2023
File: Problematika Hukum dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama

Review

Sesuai dengan judulnya, buku ini membahas tentang “Problematika Hukum dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama”. Buku ini di tulis dengan tujuan sebagai buku pegangan yang berisi materi pelajaran tentang hukum perkawinan, khususnya yang menyangkut persoalan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama dan problematika peraturan perundang-undangan di ranah Peradilan Agama. Adapun bahan kajian yang dipelajari pada buku ini adalah Putus perkawinan yang meliputi: pengertian cerai dan talak,rukun dan syarat talak, alasan perceraian dalam islam, jenis-jenis perkara perceraian. Selanjutnya juga dibahas Perceraian PNS, meliputi pengertian pns , dasar hukum perceraian pns, prosedur perceraian pns, kewajiban keuangan pns pasca cerai, proses perceraian perkara pns di pengadilan agama, tata cara, prosedur, dan syarat perceraian pns di pengadilan agama. Bagian berikutnya dibahas juga Problematika hukum dalam perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan agama yang meliputi motivasi istri gugat cerai, pandangan hakim dalam menerapkan klausula cerai, dan izin cerai pns oleh pemerintah daerah.