Perencanaan desa sebagai tingkat mikro dari perencanaan nasional berupaya mendiskusikan usulan proyek pembangunan apa saja yang dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pada praktiknya, pengetahuan perencana dan masyarakat dikomunikasikan dalam suatu musyawarah pembangunan yang bergerak dari tingkat dusun hingga tingkat desa bagi anggaran yang bersumber dari keuangan desa, dan berlanjut ke tingkat kecamatan hingga kabupaten bagi anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi hingga anggaran nasional.

Praktik musyawarah perencanaan pembangunan ini dalam dunia perencanaan dikenal dengan deliberasi atau perencanaan deliberatif. Pendekatan ini didasarkan pada konsep tindakan komunikatif Habermas atau demokrasi deliberatif yang diadaptasi ke dalam dunia perencanaan menjadi perencanaan komunikatif. Perencanaan deliberatif merupakan bagian dari perencanaan komunikatif, didasarkan pada rational communicative yang bergerak pada ranah teori perencanaan prosedural.  Konsep ini menggagas bahwa untuk mendapatkan dialog otentik maka kekuasaan yang bekerja di dalamnya agar diupayakan sedapat mungkin terdistribusi secara merata pada seluruh peserta deliberasi, yang dikenal dengan kekuasaan simetris. Namun, pada praktiknya kekuasaan asimetris yang mendestruktif tercapainya deliberasi ideal cenderung terjadi pada masyarakat desa di selatan global yang identik dengan informalitas, seperti Indonesia.

Pemesanan: 
Tokopedia: https://tokopedia.link/CA1pqHvz6zb 
Shopee: https://shp.ee/ckrpjwm 
Hp. 0811643399 (cp/wa only)